Perlu Perbanyak Program Vaksinasi bagi UMKM di Daerah

21-09-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menkop-UMKM RI Teten Masduki beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senayan, Selasa (21/9/2021). Foto: Geraldi/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop-UKM) untuk memperbanyak program vaksinasi bagi pelaku UMKM di daerah. Sebab, menurutnya, sejauh ini kementerian tersebut baru memfokuskan program vaksinasi UMKM hanya di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan sebagainya.

 

“Sayangnya, yang kami lihat (program vaksinasi UMKM, red) ini hanya terjadi di kota-kota besar. Hanya di Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Yang kami harapkan bisa dilakukan di banyak daerah,” ujar Mufti dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menkop-UMKM RI Teten Masduki beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senayan, Selasa (21/9/2021).

 

Mufti menyebut di dapilnya, Jawa Timur II, terdapat salah satu kabupaten yang capaian angka vaksinasinya baru 20 persen hingga pekan kemarin. Angka tersebut, menurutnya, belum menyertakan warga yang berasal dari sektor UMKM. Karena itu, Mufti meminta sektor UMKM bisa mendapatkan prioritas untuk vaksinasi.

 

“Karena kami tidak yakin jatah vaksinasi yang dimiliki pemerintah daerah itu diprioritaskan untuk UMKM. Karena pasti prioritasnya untuk lansia dan orang-orang yang punya komorbid terlebih dahulu,” tandas Mufti.

 

Dengan adanya prioritas vaksinasi untuk UMKM ini, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI tersebut berharap sektor UMKM dapat lebih menggeliat kembali sehingga mendorong perekonomian di masyarakat dapat tumbuh lebih cepat, terutama pedagang dapat lebih berani berjualan di pasar-pasar.

 

Dari data yang didapatkan pada Sabtu (11/9/2021) lalu, vaksinasi bagi UMKM sejauh ini masih diprioritaskan di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk kebutuhan vaksinasi UMKM di luar Pulau Jawa akan difokuskan pasca Bulan September 2021. (rdn/sf)

BERITA TERKAIT
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...